Tiuh Tohou, Tulang Bawang – Pada tanggal 24 Januari 2025, tepatnya pukul 09.00 WIB, Kepala Desa (Kades) Abdurohim mengajak seluruh aparatur desa, termasuk kepala dusun (Kadus) dan ketua RT, serta anggota Linmas, untuk hadir dalam kegiatan Musyawarah hasil Rapat Tindak Lanjut Verifikasi dan Validasi Piutang SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) periode 2022 hingga 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan kendala terkait PBB yang dialami oleh warga, terutama yang terjadi pada masa kepemimpinan sebelumnya.

Musyawarah yang digelar di Balai Desa Tiuh Tohou ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Sekretaris Desa (Sekdes), Kaur yang membidangi, serta perwakilan dari Bapenda Kabupaten Tulang Bawang, Polsek, dan Camat. Sebelum pelaksanaan musyawarah, pihak desa telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menuntaskan permasalahan mengenai PBB yang memiliki kendala administratif atau teknis pada tahun-tahun sebelumnya.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap masalah terkait PBB warga dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada lagi kendala yang menghalangi kewajiban warga untuk membayar pajak. Aparatur desa, mulai dari kadus, RT, hingga Linmas, memiliki peran penting dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan PBB di kampung kita," ujar Kades Abdurohim dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini, para aparatur desa diberikan pemahaman terkait mekanisme penyelesaian piutang PBB yang bermasalah, serta cara untuk mengawasi dan memastikan agar tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian data yang dapat merugikan warga. Hal ini bertujuan agar ke depannya, setiap masalah PBB dapat diselesaikan secara transparan dan akurat.

Kegiatan musyawarah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewajiban pajak, serta memastikan bahwa setiap warga dapat membayar PBB tepat waktu tanpa adanya kendala administratif.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, diharapkan para aparatur desa dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih maksimal, serta berperan aktif dalam mengawasi dan membantu warga dalam hal PBB. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa, Bapenda, Polsek, dan Camat, diharapkan masalah terkait PBB dapat segera teratasi dan kampung Tiuh Tohou dapat semakin maju.