Tiuh Tohou, 14 Mei 2025 — Kepala Kampung, Bapak Abdurohim, turut menghadiri kegiatan Sosialisasi Pendampingan Dana Desa yang diselenggarakan pada hari Rabu, 14 Mei 2025. Acara ini berlangsung di Balai Apdesi Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, dan dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulang Bawang serta seluruh Kepala Kampung se-Kabupaten Tulang Bawang. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pemahaman mendalam kepada para kepala kampung agar Dana Desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah dapat digunakan secara tepat guna, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa serta meminimalisasi potensi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Abdurohim menyampaikan harapannya agar pendampingan seperti ini terus dilakukan secara berkelanjutan. Beliau menegaskan bahwa dengan adanya sosialisasi dan pendampingan dari pihak berwenang, pengelolaan Dana Desa di tiap kampung, termasuk kampung yang ia pimpin, dapat dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran.

“Kami berharap Dana Desa yang telah disalurkan bisa benar-benar teralokasikan dengan baik. Bahkan, apabila memungkinkan, jumlah Dana Desa ini dapat ditingkatkan ke depannya agar pembangunan desa dan pelayanan masyarakat dapat terus kami tingkatkan,” ungkap Abdurohim.

Dengan jumlah Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya, pengawasan dan pendampingan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan seperti ini juga menjadi wadah komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam membangun sinergi yang kuat. Diharapkan setelah kegiatan ini, seluruh kepala kampung di Kabupaten Tulang Bawang dapat lebih memahami regulasi terkait pengelolaan Dana Desa, serta menerapkannya secara konsisten dan akuntabel. Sosialisasi ini juga menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan aparatur desa dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.